BBM Subsidi, Siap-Siap Pelat Kuning Dipasangi Detektor

Pemerintah akan menerapkan penggunaan radio frequency identification (RFID) pada kendaraan pelat kuning sebagai mekanisme pengawasan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada tahun depan. Penerapan RFID ditargetkan pada akhir 2011. RFID merupakan salah satu teknologi frekuensi radio yang berfungsi untuk mengetahui jumlah volume BBM bersubsidi pada angkutan umum. Dirjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Evita Herawati Legowo mengatakan, RFID tersebut nantinya akan diberikan melalui kepolisian kepada pemilik kendaraan umum 

RFID berfungsi untuk mengontrol berapa volume bahan bakar yang dipakai angkutan umum.Evita menambahkan, penggunaan RFID baru dapat dilakukan pada akhir 2011 karena harus melalui tender terlebih dahulu. Anggota Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Adi Subagyo mengatakan, pihaknya sudah mendeteksi upaya penanggulangan pada titik-titik rawan penyalahgunaan pemakaian BBM bersubsidi termasuk penjualan secara eceran. Yakni, dari depot ke stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dan dari SPBU ke luar. ”Supaya tidak ada mobil yang bolak-balik ke SPBU dan bisa menjual BBM bersubsidi di rumahnya,” katanya kemarin.

Di sisi lain, pemerintah akan mempersiapkan kebijakan bagi pelaku usaha yang menggunakan angkutan barang berpelat hitam untuk mendapatkan BBM bersubsidi. Rencananya, angkutan barang tersebut akan pindah ke pelat kuning. Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh mengatakan, ada aturan untuk angkutan sayur-mayur yaitu akan diberi kemudahan beralih ke pelat kuning. Sementara itu, pemerintah berharap kontrak kerja sama pengelolaan Blok East Natuna di Kepulauan Riau bisa ditandatangani pada Juni 2011. Hal itu dimungkinkan setelah PT Pertamina (Persero) selesai memilih ketiga mitranya.

Kemarin, Pertamina menandatangani pokok-pokok perjanjian (head of agreement/HoA) pengelolaan East Natuna dengan kedua mitranya yakni Total dan Petronas.

Sebelumnya, Pertamina telah menandatangani kesepakatan dengan ExxonMobil. Dengan demikian, kesepakatan antara Pertamina dengan ketiga mitranya di Natuna sudah lengkap. Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan mengatakan, pihaknya berharap produksi gas East Natuna bisa dimulai 10 tahun setelah penandatanganan kontrak kerja sama dengan pemerintah, atau pada 2021. 

Referensi: economy.okezone.com